Tarif KRL computer line

   Awalnya, PT KAI menetapkan tarif untuk commuter line sebesar Rp 9.000. Tarif ini lebih mahal karena commuter line tidak mendapat subsidi dari pemerintah.

Belakangan, tarif ini diturunkan, karena banyaknya desakan publik. Padahal, menurut Corporate Secretary PT KCJ Makmur Syaheran penerapan tarif tersebut telah sesuai dengan peraturan menteri perhubungan.

"Soal tarif yang Rp 9.000 itu berdasarkan peraturan menteri lho, terus kita diminta turun jadi Rp 7.000 itu kan sama saja kita melanggar peraturan menteri kan," ujar Makmur, usai jumpa pers terkait uji coba tahap II Commuter Line, di Stasiun Juanda, Jl Juanda, Jakarta Pusat, Kamis (30/6/2011).

Makmur menambahkan, dengan tarif tersebut, mau tidak mau PT KAI akan memberikan pelayanan yang sesuai tarif. "Bagaimana untuk mendeliverd service. Kalau tarif Rp 9.000 kita akan kasih service Rp 9.000, begitu juga kalau tarif Rp 7.000 kita kasih service yang Rp 7.000," tambahnya.



Lebih lanjut Makmur mengatakan, karena Commuter Line ini tidak mendapatkan subsidi, pengelola sebenarnya mempunyai hak untuk menentukan tarif. Bukan atas desakan sekelompok pihak, walaupun memang PT KAI tidak bisa mempunyai kewajiban mendengarkan berbagai aspirasi.

"Commuter Line ini tidak ada subsidi sebenarnya, hak menetukan tarif itu ada di kami bukan di sekelompok orang. Jangan sampai keputusan-keputusan strategis ini hanya dipengaruhi sekelompok orang," kata Makmur.

Penerapan tarif Rp 7.000 ini lanjut dia, berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan pembiayaan operasional KRL. Kalau tidak seimbang, tentunya harapan untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal agaknya sedikit sulit tercapai.

"Kalau nggak seimbang (pendapatan dan pembiayaan), yang mereka tuntut service sebaik-baiknya, apa dengan harga semurah-murahnya itu bisa terjadi," tandasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Humas Daops I Jabodetabek, Mateta Rizalulhaq, menambahkan protes terhadap penerapan tarif ini tentunya pasti ada. Menurutnya, perubahan tarif ini adalah bentuk mendengarkan aspirasi

"Protes itu tentu tidak akan berhenti. Kalau kita tentunya tetap melakukan upaya peningkatan meskipun mungkin belum bisa terlayani semua," kata Mateta.

"Intinya kita tetap mendengar aspirasilah," tandas Mateta.

Beberapa waktu lalu, Mateta juga sempat mengungkap bahwa perubahan tarif ini hanyalah diskon. Rencananya evaluasi akan dilakukan pada enam bulan ke depan terhitung mulai resminya diberlakukan sistem ini.

"Bukan penurunan tapi diskon, dari ujicoba tanggal 18 Juni lalu, hasilnya kita bukan cuma mengevaluasi pola operasinya tapi juga tarifnya. Ini nanti enam bulan dievaluasi, nanti akan disesuaikan," ujar Kepala Humas Daops I KAI, Mateta Rizalulhaq, yang ditemui disela-sela diskusi interaktif 'Kereta Api untuk Rakyat' di Hotel Millenium, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (27/6/2011).

Apakah setelah 6 bulan nanti tarif akan kembali naik, Mateta belum bisa memastikannya. Yang jelas, jika ada kenaikan tentunya harus ikuti pula perimbangan pada tingkat pelayanan.

"Kan masyarakat kita ingin perimbangan, dengan tarif seperti itu tingkat pelayanannya seperti apa. Jadi kita lihat pola operasinya seefektif apa, apakah sesusia dengan harapan kita bersama," jelas Mateta.

Berikut tarif Commuter Line selengkapnya dari rilis VP Humas PT KAI Sugeng Priyono yang diterima detikcom, Minggu (26/6/2011):

Jakarta – Bogor Rp 7.000,-
Jakarta – Depok Rp 6.000,-
Jakarta – Bekasi Rp 6.500,-
Jakarta – Tangerang Rp 5.500,-
Jakarta – Sudimara/Serpong Rp 6.000,-